POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi, memberikan tanggapan positif soal wacana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wacana ini sebelumnya diusulkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Menurut Akhmed Reza, sistem zonasi yang diterapkan selama ini masih menghadirkan berbagai tantangan, khususnya di daerah seperti Provinsi Kaltim.

“Kalau untuk penghapusan zonasi, tentu kami mendukung secara penuh. Selama ini zonasi memang menimbulkan beberapa kendala, terutama terkait akses pendidikan di daerah yang belum merata,” ungkapnya pada Sabtu (23/11/2024).

Provinsi Kaltim, dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis beragam, sering kali mengalami kesulitan dalam implementasi sistem zonasi.

Hal ini menyebabkan banyak siswa di Tanah Borneo tidak bisa mengakses sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka karena keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah tertentu.

“Kami menunggu arahan pusat terkait kebijakan ini, tetapi jika wacana ini benar-benar direalisasikan, tentu kami berharap ada kebijakan pengganti yang lebih adil dan merata untuk siswa di seluruh daerah,” tambahnya.

Akhmed Reza juga menyebut bahwa DPRD Kaltim akan mendukung segala kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik melalui penghapusan zonasi maupun perbaikan sistem lainnya.

“Kami berharap, jika sistem zonasi dihapus, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan akses pendidikan tetap terjaga bagi semua anak di Indonesia, termasuk di Kaltim,” tegasnya.

Dukungan dari DPRD Kaltim ini menjadi sinyal bahwa wacana penghapusan zonasi benar-benar mendapat sambutan baik, terutama dari daerah-daerah yang selama ini menghadapi kendala dalam penerapan sistem tersebut. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.(adv/die)